*Bisa Membantu Jika Ada Oersoalan Hukum
JAKARTA. Pentingnya pengelolaan arsip di Pemerintah Kota Samarinda, para pengelola kearsipan dari berbagai OPD dibawah koordinasi Dinas Kearsipan Samarinda melakukan Orientasi Lapangan Pengelolaan Arsip Dinamis ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) baru-baru ini.
Rombongan dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin dan Kepala Dinas Arsip Samarinda Ramli dan diterima langsung Direktur Akuisisi Bambang Surowo di ruang pertemuan ANRI Jakarta.
“Orientasi hari ini adalah tindak lanjut dari workshop yang sudah kami lakukan sebelumnya. Karena kami menyadari pentingnya arsip untuk pembangunan di daerah kami,” ucap Sugeng dalam sambutannya.
Sugeng menceritakan begitu penting arsip. Di Samarinda sendiri arsip sudah berdiri sendiri sebagai Dinas Kearsipan, tak lagi bergabung dengan Dinas Perpustakaan.
“Walaupun ada yang bilang pemborosan. Karena kita ingin membuat pondasi yang kuat untuk peningkatan pengelolaan arsip. Perwalinya pun sudah ada,” beber mantan Kepala Bappeda Samarinda ini.
Namun duakui Sugeng, agak kesulitan jabatan fungsional arsiparis maupun pengelola arsip di Samarinda masih sedikit.
“Mohon dukungan bapak di pusat. Agar dapat kuota penerimaan baru atau memperjuangkan yang ada. Tahap awal ini Perwali tentang tunjangan bagi pengelola arsip, sehingga mereka mau menjadi pengelola arsip dengan diberikan penghargaan. Oleh itu, kita bawa kemari jajaran kami,” ungkap Sugeng yang hobi mendaki gunung itu.
Dia kembali berujar pentingnya kearsipan. Bahkan menurutnya ada rekan-rekan di pemerintahan yang tersangkut hukum, juga terseret karena masalah kearsipan yang tidak beres.
“Ini yang belum kita sadari di daerah. Harapan kami semoga bisa memberikan motivasi, semangat untuk berkiprah sebagai tenaga pengarsipan,” katanya.
Sementara Bambang mewakili pimpinan ANRI mengapresiasi apa yang dilakukan Pemkot Samarinda.
“Banyak daerah memposisikan kearsipan di belakang. Samarinda kita apresiasi dengan kantor arsip berdiri sendiri, karena menganggap penting arsip. Luar biasa Samarinda tidak digabung, sehingga bisa fokus,” imbuhnya.
Bambang mengutarakan pula bahwa kewajiban utama pengelolaan arsip ada di OPD masing-masing bukan di Dinas Kearsipan.
Diakuinya juga, selama ini ada pemahaman seseorang dimutasi ke arsip merasa “diarsipkan”, baik pengelola maupun pejabatnya.
“Jangan merasa diarsipkan, merasa dibuang, sehingga tidak fokus dan dibuang,” katanya.
Ia menyebut pula banyak kasus hukum di daerah dikawal dengan arsip dinamis yang dikelola dengan baik, sehingga bisa dilihat sejak awal, bukan ketika terjadi masalah baru menyesal.
“Karenanya harus dikawal dengan pengarsipan sejak awal, sehingga bisa terlepas dari masalah hukum,” katanya.
Dikatakannya bukti kinerja Walikota, Sekda tergantung bukti kearsipan.
Bambang mengatakan idealnya 1 OPD memiliki 1 Arsiparis yang dibina 1 Arsiparis dari Dinas Arsip.
“Sayangnya jabatan Arsiparis ini kurang seksi. Padahal di awal menjadi PNS bersedia ditempatkan dimanapun.
Apalagi Pak Sekda sedang mengolah Perwali tentang Tunjangan Untuk Arsiparis, semoga jabatan ini menjadi seksi. Perlu kita ketahui tunjangan tertinggi untuk Arsiparis di DKI, kemudian Banten, Jawa Timur, termasuk Surabaya. Di Banten saja tunjangannya sampai Rp 18 juta,” katanya.
Bambang menambahkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi Pemkot Samarinda yang sudah memikirkan kesejahteraan pengelola arsip dan arsiparis melalui pemberian tunjangan.
Selain pembekalan, rombongan juga melakukan kunjungan ke Diaroma Sejarah Perjalanan Bangsa.(kmf2)
Penulis/Editor: Doni
Siaran Pers No.733/KM/KOMINFO/X/2019
Tanggal 11 Oktober 2019
